tugas ketentuan hukum. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain. tugas ketentuan hukum

Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pemerintah Pusat adalah. Tugas Hukum adalah : Menjamin adanya kepastian hukum. b. Rukun nikah dalam Islam itu terdiri dari Ijab dan Qabul. hukuman denda d. Lemahnya sumberdaya manusia. tugas, dan wewenang pengaturan,. )menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut. nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharunya dan seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya. DL. BAB VIII. Berasal dari nama Dewi Hermes. Bentuk-bentuk Kaidah Hukum. - Menganalisa dan mendeskripisikan masalah hukum - Menjelaskan aturan-aturan dalam hukum -. Jadi, suatu perjanjian tidak boleh untuk dibuat jika isi dalam perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku di Indonesia, tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). HH-01. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Pengertian tanggung jawab perawat menurut ANA yaitu penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai kode etik (ANA, 1985). Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dasar hukum bela negara. Masa Jabatan Direksi 5. PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. C. Hakim Pengawas [1] adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit [2] atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). b. Ketentuan ini dinilai telah melanggar prinsip pembuktian terutama asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin di Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka. Undang-Undang yang menjelaskan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberi kompensasi kepada pihak yang. Webpage ini juga membandingkan sistem. 337. melanggar keamanan sistem elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada 6 Agustus 2002 nanti, UU No. Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman. Merujuk pada ketentuan di atas, disebutkan dengan jelas bahwa UU Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum bagi guru untuk menjalankan tugas profesionalnya dengan memberikan hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 2, Cet. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; koordinasi pelaksanaan tugas. 21. Berikut daftar gaji pokok hakim di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara: 1. Menurut UU tersebut, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Petugas PLN diwajibkan bekerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, tertib, dan. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang. Soerjono Soekanto, S. Dalam PM 90 tidak diatur mengenai dimana saja drone (pesawat. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, serikat pekerja/serikat buruh perlu menyuarakan kepentingan pekerja secara tegas, lugas serta mampu enunjukkan kredibilitasnya. Hukum Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis atau tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” artinya melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan. Dari ketentuan diatas, terlihat bahwa salah tugas kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lain. 3. Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (on recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. c. ATAS. id, DPD dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. BAB VIII. TUGAS, FUNGSI dan TUJUAN HUKUM Disusun untuk Memenuhi Tugas Pengantar Ilmu Hukum Disusun oleh : Agnane Mahardika Putri / E0008004 Kharisma Ratuprima Semadaria / E0008052 Dhina Christy H / E0008138 Dwi Didik Arifin / E0008140 Gesti Kadhesta / E0008348 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008 A. Pasal 1. hal tersebut juga berkaitan dengan penegakan ketentuan hukum dan menafsirkannya sesuai dengan kaidah yang ada. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegakmenjalankan fungsi, peran, dan tugas perlindungan hukum ASN. Usulan Proposal Penulisan Hukum. Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:1 1. 053/SK-R/VII/2014 membahas mengenai ketentuan plagiarisme mulai dari pengertian, bentuk, dan hukuman bagi pelaku. Didirikan oleh seorang atau lebih advokat yang terdaftar dalam buku daftar anggota Peradi. Jaminan produk halal diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU 33/2014”) yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. Hukum ( serapan dari bahasa Arab: حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. KEKUASAAN KEHAKIMAN . Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya. Menjaga jangan sampai terjadi. SOAL 1 Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadaTugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 7. 11/11/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (“PBI. KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan, status independen, dan kedudukan OJK. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata; 2. 21 18 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia,. Oleh : Letkol Chk Parluhutan Sagala 1. Bantuan Hukum adalah. Intinya, notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang sama-sama bertanggung jawab atas pembuatan akta-akta otentik, namun kewenangan satu dengan yang lain tidak sama. Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Pasal 19 Wali Amanat. Dasar hukum pembentukan p2k3 dalam training k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor. HUKUM PAJAK UNIVERSITAS TERBUKA. Pengarang : Prof. Apakah tindakan Amir melanggar ketentuan hukum di Indonesia? Jelaskan berdasarkan regulasi yang berlaku. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 27 (ayat 1) menyebutkan Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Makna yang terkandung dalam pasal 69 KUHAP ini ialah bergunaJumat, 25 Mar 2022 17:15 WIB. hukuman mati b. Secara garis besar, undang-undang ini membahas mengenai ketentuan pokok tentang kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri, dan yang dapat dijadikan dasar kuat. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J,. Ketentuan mengenai PHK dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak. Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi,. Disini jelaslah bahwa hukum. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Jika dikarenakan ada tugas mewakili daerah (Kabupaten/Kota atau Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam keikutsertaan kompetisi di tingkat. Etika dan Waktu Kerja Direksi 11. klien dalam sebuah sengketa hukum. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. hukum Notaris dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk membuat party acte. Pekerja wajib mematuhi peraturan perusahaan X yang. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28. Untuk menjaga dan mengawasi hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran – pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di negara ini dibentuk lembaga peradilan. Hukum Publik. Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran. Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum UNTAD Page 6 dengan menggunakan teori hukum, norma, aturan atau kaidah hukum yang berlaku. PENDAHULUAN Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menye-butkan bahwa segala warga negara bersamaan. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hukum dalam Masyarakat: Fungsi, Tujuan, dan Tugasnya. Asep Nursobah. KETENTUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI. ketentuan hukum yang berlaku. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. Raja Grafika, 2013). Ulasan Lengkap. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain. hal tersebut juga berkaitan dengan penegakan ketentuan hukum dan menafsirkannya sesuai dengan kaidah yang ada. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana. Hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. (4) Ketentuan pendaftaran sebagaimana. TUGAS 3. 064. Laoly. 04-September-2023 21:55. 1. Bentuk ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, karena. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. Mahasiswa a. Latar Belakang “Pada saat undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legaislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Purna Tugas Sebagai Hakim Agung, Suhadi telah Mengadili 12. Pedoman. Pelaksanaan penulisan Skripsi harussesuai dengan kaidah keilmuan,. Sebelum regulasi terbaru, hukum kepegawaian di Indonesia diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. com, Jakarta - Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, S. Dengan. . Pasal 5 Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: a. Mahasiswa yang berhak mendapatkan bimbingan berdasarkan surat tugas Ketua Program Studi Ilmu hukum adalah merekaNasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Tugas dan fungsi perancang dalam hal ini adalah menjabarkan serta menuangkan kehendak para legislator (anggota DPR) ke dalam peraturan perundang-undangan sejak dari judul, konsideran menimbang, mengingat, dan batang tubuh dalam bentuk norma-norma atau pasal-pasal sampai dengan penjelasan peraturan perundang. Di tanah air ada pula dasar hukum yang mengatur tentang perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh karyawan dengan persetujuan dari. , M. a. Dasar hukum p2k3 uu no. Tugas hakim. )menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan. Nikolaas Egbert Algra juga mengemukakan tugas hukum di antaranya adalah: - Membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat - Membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum - Memelihara kepastian hukum. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enamTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dihadapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap Notaris terkait akan akta-akta yang dibuatnya. Sedangkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang juru sita/jurusita penganti terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Pasal 65 UU No. ketentuan bahwa program sarjana diarahkan padaMenkeu Revisi Aturan Perjalanan Dinas Jabatan, Ini Isinya. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 2010. ketentuan hukum mempunyai tugas untuk: 1. 20. Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Peradi No. Tugas dan wewenang DPD. Tugas selanjutnya adalah mengawal jalannya konstitusi yang berlaku saat ini. dari suatu website e-commerce bernama California yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPATK diatur dalam. 40/2007. Pengadilan khusus yang bersifat Ad Hoc, yaitu Pengadilan Ad Hoc HAM yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat, sebelum. Semua cukup Jelas kecuali Huruf c. Panduan Penulisan Hukum/Skripsi. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :. Ya, tindakan Amir melanggar ketentuan hukum di Indonesia karena melakukan tindakan yang. Ijab adalah saat wali nikah perempuan mengucapkan : “Saya nikahkan anak saya, atau adik saya,. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi. Mahkamah Konstitusi lahir. dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Puji syukur Alhamdulillah, penulis selalu panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat, serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas ''Hukum Kontrak" ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Pasca berlakunya UU Yayasan (UUY) nanti, yayasan-yayasan di Indonesia akan kesulitan mencari para profesional yang bersedia menjadi pengurus maupun pengawas yayasan. 5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Dasar Hukum Mahkamah Agung hingga Tugas Pokok dan Fungsinya (Foto: Ari Saputra/detikcom) Jakarta -. Profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 18 Tahun 2003. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagian dan kebenaran. 300. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang sudah diubah dengan UU No. Namun, berbeda dari peraturan sebelumnya, ada ketentuan bahwa Wakil Kepala BPN dijabat oleh Wakil Menteri ATR. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. I;TUGAS 3 – HUKUM PAJAK Nama : Asep Nurrafiq Usmanar (030846903) Penetapan Angsuran dan Sanksi Bunga. Van Kan : Hukum adalah segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa diadakan. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata; 2. Pangkat Kepolisian 139 E. H. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaituKetentuan Umum Pasal 1. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 4. com - Pengacara atau dalam istilah lain dikenal dengan advokat merupakan salah satu alat penegak hukum di samping kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian. Kedaulatan hukum (rechtssouvereniteit) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan. Ulasan Lengkap. 3. Pasal 40 ayat (1) UU MK menentukan secara khusus bahwa sidang MK terbuka. A. Berikut adalah pengertian prinsip atau asas hukum menurut para ahli: G. Kategori JF terdiri atas: a. Penulisan hukum dilaksanakan selama-lamanya 6 bulan terhitung sejak persetujuan judul penelitian. 2) Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran. Webpage ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, prinsip, dan struktur sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan. Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukum.